Pekanbaru – Lintaswartakrimsus com. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali mencatat prestasi gemilang dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Predikat tertinggi dalam tata kelola keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat. (3/10).2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, baik secara langsung maupun virtual bersama seluruh Kantor Wilayah di Indonesia.
Dalam paparannya, BPK memberikan apresiasi atas capaian Kemenkumham yang 16 kali berturut-turut sejak 2009 memperoleh opini WTP. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK juga menunjukkan progres positif, di mana Kemenkum mencapai 91,39% dan Kemenimipas 92,16%. Realisasi PNBP Kemenkumham pun tercatat meningkat signifikan sebesar 140,29% dari target, naik 15,45% dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, BPK juga menyoroti beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan BPK merekomendasikan agar Kemenkumham memperkuat sistem pengendalian internal, menertibkan SOP, serta melakukan inventarisasi fisik persediaan secara berkala.
Menteri Hukum dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bukti komitmen Kemenkumham dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara. “Kami akan terus menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK demi terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Red).
