NTB – Lintaswartakrimsus. Com. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) 10 Juni 2025, terus saja menggaungkan pembangunan dimulai dari Pesisir dan Pedesaan.
Ketika bertemu Gubernur NTB maupun Walikota dan Bupati, Fahri Hamzal selalu mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) memulai pembangunan dari pesisir dan desa.
Hal ini dimaksudkan supaya seleras dengan arah baru program pembangunan kawasan permukiman nasional yang mana dimulai dari pinggiran, bergerak ke pusat, dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan.
Bahkan, demi melancarkan program arah baru ini, pemerintah akan mengalokasikan 2 juta rumah untuk menjadi sasaran renovasi tiap tahun, termasuk di kawasan pesisir dan perdesaan.
Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Karena dibutuhkan pendekatan integratif, lintas sektor, dan inovatif dalam pembiayaan.
Itu sebabnya, dalam kunjungan kerjanya selama tiga hari di NTB, Fahri Hamzah memanfaatkan waktu untuk meninjau langsung potensi sekaligus tantangan pembangunan permukiman di NTB, khususnya di wilayah pesisir dan desa.
Ketika berkunjung ke Pulau Sumbawa Jumat (6/6), Fahri Hamzah melakukan serangkaian kunjungan lapangan yang langsung didampingi Bupati Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa.
Saat bertemu dengam Bupati Sumbawa, Amar Nurmansyah, Fahri Hamzah fokus membicarakan potensi pengembangan kawasan sekitar Bendungan Tiu Suntuk.
Menurut Fahri Hamzah, bendungan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air, tapi juga memiliki daya strategis untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan bahkan pengembangan pariwisata berbasis air.
Fahri Hamzah juga menyampaikan kesiapan pemerintah pusat untuk menggelontorkan program renovasi rumah tidak layak huni melalui skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
“Ada dua juta rumah akan menjadi sasaran renovasi tiap tahun, termasuk di kawasan pesisir dan perdesaan,” ungkan Fahri Hamzah dihadapan Bupati Sumbawa Barat dan jajarannya.
Usai mengunjungi Kabupaten Sumbawa Barat, Sabtu 7 Juni 2025 Fahri Hamzah melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa.
Kepada Bupati Syarafuddin Jarot dan jajarannya, Fahri Hamzah menegaskan kembali jika pemerintah kedepannya memiliki rencana besar untuk menata ulang kawasan pesisir secara nasional.
Dimulai Tahun 2026, setidaknya 1.300 kawasan pesisir akan ditata ulang setiap tahunnya, dari totalnya hampir 13.000 kawasan pesisir yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Fahri Hamzah
Fahri Hamzah menambahkan, program ini mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo dan menjadi prioritas nasional dalam pembangunan permukiman.
Minggu 8 Juni 2025 Fahri Hamzah baru melakukan kunjungan kerja ke Pulau Lombok. Tapi sebelum bertemu Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Fahri Hamzah menyempatkan diri meninjau kawasan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram.
Untuk kawasan rumah tidak layak huni ini, Fahri menawarkan skema pembangunan kolaboratif, di mana lahan disediakan oleh pemerintah, pembangunan dilakukan oleh pengembang, dan setelah rampung bangunan akan diambil alih oleh negara melalui skema pembiayaan syariah.
Karena lahannya adalah aset negara, biaya pembangunan bisa ditekan, sehingga hunian vertikal menjadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat urban,” saran Fahri Hamzah.
( ronal
